Pasalnya, kata Fahri, instruksi Mendagri terkait pengendalian penyebaran Covid-19 tersebut bukan produk hukum yang berisi perangkat norma atau kaidah “rechtsregel” yang mempunyai sifat memaksa,“Artinya sudah jelas bahwa Instruksi Mendagri No.6/2020 bukan fasilitas hukum untuk pemberhentian kepala daerah,” tegas Fahri dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Jumat (20/11). Menurut Fahri, dalam teori perundang-undangan, instruksi tidak berada dalam struktur dan hirarkis peraturan perundang-undangan, dan jika mengacu pada UU RI No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU RI No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, UU RI No.

Source: Jawa Pos November 19, 2020 22:30 UTC