JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) lebih berperan menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di daerahnya. Pasalnya, kemampuan BPD menyalurkan KPR dengan skema subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang digulirkan sejak 2010 baru mencapai 1,2% dari total KPR FLPP. Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan Asosiasi Bank Daerah (Asbanda) menyerahkan Standar Operasi Prosedur (SOP) KPR BPD SMF dan SOP Kredit Modal Kerja - Konstruksi Perumahan SMF (KMK KP SMF) kepada 25 BPD, di Jakarta Senin (7/8). Menurutnya, permintaan rumah MBR dengan penghasilan maksimum Rp 4 juta untuk rumah tapak dan Rp 7 juta untuk rumah susun dinilai masih tinggi. Lana berharap dukungan BPD dalam pemberian KPR bersubsidi dapat memperepat penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan di daerah.

Source: Jawa Pos August 07, 2017 16:30 UTC