Golkar menilai perppu hanya bisa dikeluarkan jika negara dalam keadaan genting. REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Fraksi Golkar enggan bersikap tegas soal wacana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) penundaan UU KPK dan menyerahkan kajian tersebut ke Istana. Namun, Ketua Fraksi Golkar Aziz Syamsuddin menyatakan, sejauh ini tidak ada keadaan yang memaksa keluarnya Perppu. Berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), lebih dari 70 persen masyarakat mendukung dikeluarkannya Perppu untuk menunda UU KPK yang kontroversial, namun terlanjur disahkan DPR RI. Terkait hasil survei tersebut, Eks Ketua Komisi Hukum yang meloloskan UU KPK itu pun menyerahkan ke presiden.

Source: Republika October 07, 2019 08:48 UTC