REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Gubernur Papua Lukas Enembe mengakui pelaksanaan pilkada serentak 2017 di 11 kabupaten dan kota lebih banyak yang bermasalah dibanding pilkada 2015. Bila di pilkada 2015 lalu daerah yang bermasalah dan terpaksa harus melakukan pemungutan suara ulang (PSU) hanya terjad di Kabupaten Mamberamo Raya dan itu hasil putusan MK namun untuk pilkada 2017 sebelum ada putusan MK beberapa kabupaten harus melakukan PSU karena adanya rekomendasi panwas. Bahkan seperti yang terjadi di Kabupaten Jayapura, KPU akan melakukan psu di 236 TPS yang tersebar di 17 distrik, kata Gubernur Enembe dalam sambutannya pada pertemuan yang dikemas dalam acara minum kopi pagi pascapemungutan dan perhitungan suara dalam pemilukada serentak 2017 di Mapolda Papua di Jayapura, Kamis (2/3). Gubernur Enembe dalam pertemuan yang berlangsung selama enam jam itu mengatakan, KPU dan panwas selalu bekerja sesuai aturan. Bila semua dilaksanakan sesuai aturan maka diharapkan tidak ada bentrok antarpara pendukung apalagi sampai menimbulkan korban jiwa, harap Gubernur Enembe.

Source: Republika March 03, 2017 00:11 UTC