"Bahwa memang dari prosedur UU ini (Ciptaker) sangat bermasalah," kata Susi. Ia menilai, adanya kesalahan tersebut menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutuskan gugatan UU Cipta Kerja yang tengah diajukan oleh sejumlah serikat buruh dan buruh. Susi juga memandang kecacatan prosedur UU Cipta Kerja memang sudah terjadi sejak awal, mulai dari perencanaan sampai dengan perundangan. "Kan pasal 96 partisipasi publik, kan keterbukaan itu dalam rangka partisipasi publik, dan partisipasi publik itu dilakukan pada pembentukan peraturan perundang-undangan dan ketika kita lihat pengertian pembentukan peraturan perundang-undangan itu mulai dari perencanaan," ujarnya. Sementara, ia menambahkan, di dalam prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan yang namanya perlambatan.

Source: Republika November 05, 2020 17:03 UTC