Dalam era demokrasi seperti sekarang, partisipasi publik untuk memilih calon Presiden, kepala daerah, atau anggota legislatif cukup besar. Penghapusan informasi terkait hak untuk dilupakan akan menyulitkan publik mengakses rekam jejak calonnya. Dia mendukung adanya pasal tentang hak untuk dilupakan, namun pengaturannya bukan di UU ITE. Indonesia, kata dia, mencontoh Eropa terkait praktik hak untuk dilupakan ini. Dia mengatakan hak untuk dilupakan berpotensial melanggar hak warga dalam memperoleh informasi.

Source: Republika November 30, 2016 07:43 UTC