JawaPos.com – Ketua Dewan Penasehat DPP Partai Hanura, Inas Nasrullah Zubir mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dia mengatakan, karantina wilayahsuatu daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. “Presiden tidak boleh mengambil kebijakan lockdown karena tidak ada definisi dan aturan-nya dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia,” kata Inas kepada wartawan, Rabu (1/4). Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan PP kebijakan PSBB dan juga Keppres)Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. “Pemerintah juga sudah menerbitkan PP tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat,” ujar Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/3).

Source: Jawa Pos April 01, 2020 07:52 UTC