Hari ini mereka meminta dukungan DPRD Jatim dan Gubernur Khofifah Indar Parawansa untuk ikut menolak omnibus law tersebut. Konsentrasi massa bakal terpusat di Gedung DPRD Jatim di Jalan Indrapura. Tapi, karena UU Cipta Kerja sudah disahkan DPR, opsi lain adalah meminta presiden mengeluarkan perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang),” tegasnya. Sikap organisasi buruh tersebut bakal disampaikan kepada DPRD Jatim dan gubernur. Pihaknya berharap wakil rakyat dan gubernur ikut menolak UU Cipta Kerja.

Source: Jawa Pos October 08, 2020 04:44 UTC