Dokumen itu berisi kajian mendalam mengenai pengelolaan sampah dan penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kota Sorong. Penyerahan dokumen diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim, di Ruang Rapat Wali Kota Sorong. Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Penataan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (P2LH), serta Kepala Dinas Sosial Kota Sorong. Kepala Ombudsman Papua Barat, Amus Atkana, menyampaikan bahwa kajian ini bertujuan memetakan kondisi di lapangan terkait sampah dan ODGJ. Kajian Ombudsman mengungkap sejumlah masalah utama dalam penanganan ODGJ di Kota Sorong.

Source: Media Indonesia December 27, 2025 05:41 UTC