REPUBLIKA.CO.ID, ROMA -- Pendapat dari Komisi Luar Negeri dan Pertahanan Italia, yang pada dasarnya merupakan persetujuan operasi hibah kapal induk untuk Indonesia, seharusnya sudah keluar pada Senin (16/3/2026). Tetapi pihak oposisi, dengan Partai Demokrat (PD) dan Partai Lima Bintang di barisan depan, berhasil menunda pemungutan suara. Yang dipermasalahkan mereka adalah isu sensitif: transfer gratis Kapal Induk Giuseppe Garibaldi (C551) ke Indonesia. Faktanya, beberapa poin yang belum jelas masih ada: khususnya, peran perusahaan kapal selam Italia, Drass, yang diduga oleh pihak Indonesia sebagai perantara operasi tersebut. Prosedur pengadaan pertahanan tidak melibatkan Menteri dalam keputusan teknis dan administratif, yang justru merupakan tanggung jawab struktur administratif yang relevan'.

Source: Republika March 17, 2026 05:00 UTC