Penandatangan lebih dari satu kali memunculkan persoalan politisasi anggaran pilkada. Ilham menerangkan biasanya, persoalan terjadi ketika penandatanganan NPHD yang kedua. "Ada yang karena pejawat kalah di Pilkada, maka pencairan anggaran seolah dihambat," kata Ilham ketika dihubungi Republika, Ahad (28/5). Ilham menuturkan pembahasan juga mencakup skema pencairan anggaran pilkada tidak bisa mengikuti pola tahun anggaran. "Kami tetap berkeinginan penandatanganan NPHD dilakukan sekali saja sehingga semua anggaran bisa diserap oleh penyelenggara pemilu," kata Ilham.

Source: Republika May 28, 2017 13:52 UTC