“Jadi enggak ada masalah saya kira (jika presiden menerbitkan Perppu KPK),” tegasnya. “Itu sama saja mempermalukan ahli hukum, mempermalukan Menkumham dan jajarannya yang ikut membahas revisi UU KPK,” urai Isnur. Terlebih dalam UU KPK hasil revisi terdapat ketidakjelasan soal syarat menjadi pimpinan KPK. Dalam penulisan batas usia pimpinan KPK disebutkan bahwa penulisan syarat usia pimpinan KPK lima puluh tahun. “Pimpinan KPK terpilih umurnya 45 tahun tapi di UU KPK 50 tahun.

Source: Jawa Pos October 06, 2019 08:15 UTC