Terungkapnya nama-nama besar dalam dakwaan itu menimbulkan kekhawatiran akan adanya upaya kriminalisasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Emerson, untuk menghindari adanya kriminalisasi, KPK harus meminta dukungan dari Presiden Joko Widodo dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi e-KTP. Sebagian besar kasus korupsi selalu memiliki unsur politik. Dalam kasus dugaan korupsi e-KTP pun, kata dia, sangat jelas terlihat unsur politiknya. Pada kesempatan yang sama, mantan Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, mengatakan, sebelum penetapan tersangka dalam kasus korupsi, KPK pada masanya selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Presiden.

Source: Kompas March 11, 2017 10:07 UTC