Indonesia selaku presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bansga (DK PBB) memiliki kewajiban untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh setiap anggota DK. Setelah menerima surat Menlu AS tersebut, Indonesia selaku presiden DK PBB bulan Agustus juga menerima surat terpisah dari 13 negara anggota DK PBB lainnya termasuk Indonesia. Menurut Retno, Indonesia sebagai presiden DK PBB, telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di DK PBB. Dia pun menuding DK PBB yang saat ini dipimpin Dubes Indonesia untuk PBB, Dian Triansyah Djani, kurang memiliki keberanian dan kejelasan moral. Menurut Craft, kondisi ini tentu membuat Rusia dan China berada di atas angin karena merasa senang atas disfungsi dan kegagalan DK PBB mengambil keputusan.

Source: Republika August 27, 2020 06:22 UTC