REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi III DPR akan mendalami lima poin saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kapolri pada Kamis, seperti insiden di Blora, impor senjata, Operasi Tangkap Tangan, pemanggilan paksa, dan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi. Politikus Partai Golkar itu, mengatakan Komisi III DPR minta Kapolri lebih ketat dalam hal pengawasan dan memberikan tanggung jawab penuh kepada atasan langsung para pelaku. Terkait dengan OTT diharapkan tidak boleh ada lagi OTT yang tidak diketahui kapolda di wilayah hukum polda masing masing di seluruh Indonesia. "Peristiwa di Malang tidak boleh terjadi lagi karena saudara kapoldanya tidak tahu ada kegiatan hukum di sana dan OTT hanya diberitahu kapolresnya," katanya. Dia menjelaskan poin kelima, terkait dengan Densus Tipikor, penekanannya adalah kesiapan Polri karena Komisi III DPR berharap Densus tersebut bisa bekerja mulai 2018.

Source: Republika October 12, 2017 08:42 UTC