JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan percepatan Reforma Agraria (RA), guna menjamin pemerataan sosial-ekonomi dan mengurangi konflik pertanahan. Ada pula Redistribusi Tanah (Redis), Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT), Online Single Submission (OSS), dan lainnya. Dalam evaluasi menghadapi akhir tahun 2018, Direktur Jenderal Penataan Agraria Muhammad Ikhsan mengatakan, operasional fisik maupun realisasi keuangan hingga akhir November sangat menggembirakan. Pada program redistribusi tanah, sepanjang 2018, sudah diterbitkan 180 sertifikat redis, atau sebesar 65 persen dari total 350.000 bidang. Langkah terobosan juga dilakukan Direktorat Jenderal Penataan Agraria, dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan (diklat) Reforma Agraria, serta diklat pemetaan dan pengukuran non juru ukur atau petugas ukur.

Source: Kompas December 03, 2018 06:11 UTC