Sistem OSS yang berlaku di pusat tak berjalan beriringan dengan daerahREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengakui bahwa selama ini keterlibatan daerah belum terintegrasi dengan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara online atau Online Single Submission (OSS). Sehingga menurutnya langkah paling ideal saat ini adalah dengan menjalankan sistem OSS dari pusat dengan kebijakan penyederhanaan Undang-Undang UU atau omnibus law. Saat ini pemerintah pusat memang tengah menggodok rancangan UU berskema omnibus law terhadap 74 UU yang dinilai menghambat investasi. Shinta menilai, dengan fakta belum moncernya sistem OSS di daerah, omnibus law menjadi satu-satunya kunci pendongkrak capaian investasi yang lebih baik lagi. Meski realisasi investasi masih didominasi di Pulau Jawa, realisasi investasi di luar Pulau Jawa dilaporkan meningkat sebesar 14,2 persen jika dibandingkan tahun lalu.

Source: Republika October 28, 2019 00:11 UTC