REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Coruption Watch (ICW) berpendapat, siapa pun yang menjadi anggota Dewan Pengawas KPK tidak akan mengubah keadaan. Ahok dan Antasari Azhar santer dikabarkan akan dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Namun, peluang keduanya untuk jadi Dewas terganjal Pasal 37 dalam UU KPK yang baru, yang menyatakan bahwa anggota Dewas tak boleh diisi orang yang pernah dipidana penjara. Menurut Kurnia, permasalahan KPK saat ini bukanlah siapa yang mengisi posisi Dewas, melainkan keberadaan Dewas itu sendiri yang bermasalah. Sebab, Dewas dalam UU KPK baru dipilih oleh Presiden.

Source: Republika November 08, 2019 08:50 UTC