Menurutnya, penundaan itu tidak bisa dilakukan. "‎Saya mau bilang, jangankan kapolda, presiden pun tak boleh menunda persidangan. Patut diduga bahwa Kapolda itu abuse of power," tutur NasirPolitikus PKS itu pun menilai ada motif di balik munculnya surat meminta penundaan sidang Ahok tersebut. Untuk mengetahui lebih jelas terkait surat permintaan tersebut, komisi III DPR katanya akan mempertanyakannya kepada Tito dalam rapat kerja pada pelan depan. Tapi kalau diluar SOP tentu sudah kewajiban lah pimpinan Polri sebgai internal untuk mengklarifikasi itu kepada yang bersangkutan," pungkas Nasir.

Source: Jawa Pos April 07, 2017 14:26 UTC