Ia menentang jika ada nota keberatan terhadap pencegahan tersebut, sebab tidak jelas apakah mengedepankan kepentingan pribadi atau lembaga. (Baca juga: KPK Minta DPR Hormati Pencegahan Setya Novanto ke Luar Negeri)Selain itu, jika ada mitra yang melakukan penyimpangan hukum, Komisi III berwenang memanggil dalam rapat kerja untuk meminta penjelasan, termasuk KPK. DPR berencana melayangkan surat keberatan kepada Presiden Joko Widodo atas pencegahan Ketua DPR RI Setya Novanto ke luar negeri. Ketua KPK Agus Rahardjo menuturkan, pencegahan tersebut dilakukan karena Setya Novanto merupakan saksi penting untuk terdakwa Andi Agustinus alis Andi Narogong. (Baca juga: Ini Alasan KPK Cegah Setya Novanto ke Luar Negeri)

Source: Kompas April 12, 2017 11:58 UTC