JawaPos.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengingatkan, calon kepala daerah (cakada) untuk cermat atas kepentingan ekonomi donatur yang mensponsori dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Sebab hasil survei KPK pada 2018, sebanyak 82,3 persen calon kepala daerah menyatakan adanya donatur dalam pendanaan Pilkada. Nawawi lantas membeberkan Laporan Harta Kekayaan (LHK) Cakada yang disampaikan kepada KPK, rata-rata total harta pasangan calon mencapai Rp 18,03 miliar. “Survei KPK di 2018 itu bertanya kepada cakada, apakah orang yang menyumbang atau donatur ini mengharapkan balasan di kemudian hari saat para cakada menjabat? Proses Pilkada yang berintegritas inilah tanggung jawab kita semua, pemerintah, KPU, Bawaslu, KPK, dan partai politik,” pungkas Agus.

Source: Jawa Pos November 05, 2020 12:44 UTC