REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng, mengatakan tertangkap tangannya Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan kasus luar biasa yang menimpa pejabat daerah. Sementara kepala daerah lain diproses KPK tetapi bukan melalui tangkap tangan," ujar Ridwan saat dikonfirmasi Republika.co.id, Rabu (21/6). Sebab, kasus suap dan korupsi yang melibatkan pejabat setingkat gubernur berada di luar wilayah pengawasan Inspektorat Jenderal. Jika tidak, akan lebih banyak pejabat daerah yang tersangkut korupsi. Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya, Lily Martiani Maddari, sebagai tersangka kasus suap untuk dua proyek di Bengkulu.

Source: Republika June 21, 2017 16:52 UTC