Minggu, 15 Januari 2017 | 07:12 WIBAnggota komisioner Komisi Pemiilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay. Karena kalau jauh terlambat, ancamannya pada pelaksanaan pemilu itu sendiri,” kata Hadar di Warung Daun, Jakarta, Sabtu, 14 Januari 2017. Menurut Hadar, pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden secara serentak bakal memakan waktu untuk pembuatan peraturan pelaksanaan teknis yang cukup banyak. Konsultasi kepada Dewan, kata Hadar, seharusnya menjadi inisatif KPU dan DPR bisa memanggil KPU dalam memantau pelaksanaan undang-undang. Menurut dia, penambahan kewenangan KPU, yang berfokus mengurusi pemilu, tidak boleh menggerus kedaulatan rakyat.

Source: Koran Tempo January 15, 2017 00:08 UTC