Menanggapi hal itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjelaskan bahwa Rohani telah menandatangani hak angket itu jauh sebelum fraksi memutuskan sikapnya. Baca juga: Paripurna DPR Hak Angket KPK Diputus Sepihak, Formappi: DagelanNamun, Muhaimin menegaskan bahwa setelah fraksi PKB menyatakan sikapnya, Rohani mencabut dukungannya untuk hak angket itu. Hak angket DPR untuk KPK bermula dari usulan Komisi Hukum yang mendesak agar KPK membuka rekaman pemeriksaan politikus Miryam S. Haryani dalam perkara korupsi E-KTP. Simak pula: Zainuddin Amali Partai Golkar: Hak Angket KPK Belum Pas DilakukanHak angket itu sendiri telah ditandatangani oleh 26 orang dari sembilan fraksi. Selain PKB, fraksi lainnya yang menolak hak angket untuk KPK adalah Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Demokrat.

Source: Koran Tempo April 29, 2017 13:52 UTC