"Kegagalan komunikasi risiko dan koordinasi ini membuat publik semakin bingung dalam menghadapi dan beradaptasi dengan situasi pandemi," tulis paguyuban. Kelima, ketiadaan infrastruktur hukum penanggulangan pandemi Covid-19. Ketujuh ialah perumusan dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan wabah pandemi Covid-19 di Indonesia masih minim perspektif nilai-nilai demokrasi dan HAM. "Hingga hari ini, kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia terkesan dirumuskan dan dijalankan secara satu arah dari Pemerintah tanpa melibatkan partisipasi publik," ujar paguyuban. Selain para epidemiolog yang tergabung dalam Paguyuban Rakyat Melawan Pandemi Covid-19 ada sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang juga bergabung.

Source: Koran Tempo July 19, 2020 11:18 UTC