REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah ketidakpastian global dan lonjakan biaya penerbangan, pemerintah masih mengkaji skema penutupan selisih biaya haji agar tidak membebani jamaah haji. Sejumlah opsi pendanaan, mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga dana kelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), kini masih dalam tahap pembahasan. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan untuk menutup selisih kenaikan biaya pesawat tersebut, pihaknya membutuhkan dana sekitar Rp 1,7 triliun. Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut telah menyiapkan sekitar Rp 1,77 triliun dari APBN untuk menutup kenaikan biaya operasional penerbangan haji. Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menegaskan pihaknya pada prinsipnya siap mendukung penuh penyelenggaraan ibadah haji tahun ini agar tetap berjalan sesuai harapan.

Source: Republika April 09, 2026 12:29 UTC