TEMPO/M Taufan RengganisTEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan adanya aturan khusus yang mengenai layanan pemerintah yang menggabungkan basis data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sudarto menjelaskan, bahwa layanan pemerintah berbasis NIK dan NPWP sudah diterapkan pada direktorat di bawah Kemenkeu. Dia menyebut, Ditjen Pajak, Bea Cukai, dan unit lain Kemenkeu memiliki data keuangan secara integral yang terhubung dengan sistem berbasis data NIK dan NPWP. Oleh karenanya, dengan data berbasis NIK dan NPWP dengan regulasi baru akan memperluas integrasi data keuangan antar instansi pemerintah. "Contohnya, data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada sekitar 30 juta keluarga penerima manfaat yang terdata menggunakan NIK," kata Sudarto.

Source: Koran Tempo August 03, 2020 08:26 UTC