Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyebut kementerian atau instansi yang dipimpin menteri dari unsur partai politik (parpol) rentan terjadinya praktik jual beli jabatan. Ketua KASN Sofyan Effendi mengungkapkan, KASN menengarai praktik jual beli jabatan terjadi pada sebagian besar kementerian dan pemerintah daerah. "Sebagian besar dari 34 kementerian dan 34 provinsi itu ada kegiatan itu (jual beli jabatan)," kata Sofyan Effendi kepada SP, Selasa (19/3/2019). Hanya saja, kata Sofyan Effendi, KASN tidak memiliki instrumen atau kewenangan untuk mendapatkan bukti-bukti jual beli jabatan tersebut. Selama belum ada perubahan ekosistem dan budaya korupsi, yang terjadi adalah sistem politik dengan high cost berupa jual beli jabatan kenegaraan.

Source: Suara Pembaruan March 19, 2019 02:48 UTC