Bivitri menegaskan, perbaikan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang baru disahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa diperbaiki sembarangan. Menurutnya, kesalahan ketik yang terjadi di Pasal 6 dan Pasal 175 angka 6 berdampak hukum. Baca juga: Pemerintah Akui Kesalahan Teknis di UU Cipta KerjaBivitri menyayangkan, pemerintah menganggap kesalahan tersebut hanya administrasi belaka. Pratikno mengklaim kesalahan ‎tersebut tidak berpengaruh terhadap UU Cipta Kerja tersebut. “Namun kekeliruan tersebut bersifat teknis administratif, sehingga tidak berpengaruh terhadap implementasi UU Cipta Kerja,” pungkasnya.

Source: Jawa Pos November 04, 2020 02:22 UTC