KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani meminta perusahaan swasta untuk menjamin hak karyawan saat menerapkan kebijakan work form home (WFH) selama satu hari tiap pekan yang diimbau oleh pemerintah. Dalam surat itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatur bahwa perusahaan harus membayarkan upah/gaji dan hak lain karyawan sesuai ketentuan, pelaksanaan WFH tidak mengurangi cuti tahunan. Menurut Puan, kebijakan ini berpotensi meningkatkan produktivitas sama seperti ketika diberlakukan saat pandemi Covid-19 beberapa tahun silam. Kendati begitu, Puan menilai penerapan WFH harus dikembalikan pada kebijakan masing-masing perusahaan mengingat tidak semua sektor swasta dapat beroperasi dengan cara kerja seperti itu. “Maka memang penting untuk memastikan bahwa kebijakan WFH di sektor swasta tidak menimbulkan persoalan baru bagi dunia usaha dan masyarakat," ujar mantan Menteri PMK tersebut.

Source: Koran Tempo April 03, 2026 06:18 UTC