Ketum PP Muhammadiyah: Presiden Perlu Memediasi KPK dan DPRMinggu, 09 Juli 2017 | 15:19 WIBSejumlah aktivis antikorupsi yang tergabung dalam "Paguyuban Koruptor Indonesia" melakukan aksi di gedung KPK, Jakarta, 9 Juli 2017. Dalam aksi tersebut mereka memperagakan parodi menuntut dilanjutkannya angket KPK dan meminta Pansus Angket KPK mengundang tahanan koruptor ke DPR. TEMPO/Eko Siswono ToyudhoTEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu duduk bersama untuk kembali membahas masalah hak angket. Masalah antara KPK dan DPR muncul setelah kasus korupsi KTP elektronik mencuat. Keterangan Miryam yang menyatakan dirinya ditekan anggota DPR membuat sejumlah anggota DPR meminta KPK membuka rekaman penyidikan.

Source: Koran Tempo July 09, 2017 08:15 UTC