Status kepemilikan yang masih belum jelas, kepemilikan yang tumpang tindih membuat masyarakat perlu memiliki sertifikat tanah. Banyak masyarakat yang masih belum mengenal apa itu sertifikat tanah. "Prosudernya dan syarat-syarat tentang sertifikat tanah sudah jelas dalam Undang-Undang, namun sayangnya dalam penerapan prosedur itu di BPN yang tidak jelas. Tjetjep Supriyatna mengeluhkan, lamanya proses mengurus sertifikat tanah di BPN. Meskipun begitu terkait sengketa lahan, setelah diterbitkannya kesadaran akan pentingnya sertifikat tanah dan adanya program pemerintah menerbitkan 126 juta sertifikat tanah, konflik sengketa lahan lambat laun menurun.

Source: Republika December 25, 2017 01:52 UTC