Oleh karena itu, Menteri ATR/BPN baru, Sofyan Djalil, berupaya untuk memetakan kekurangan layanan ATR/BPN selama ini. Menurut Sofyan, tanah di Indonesia yang sudah disertifikasi baru sebanyak 60 persen, namun itu pun tidak pasti alias masih bermasalah. Dia kemudian memberi gambaran kasus pertanahan di mancanegara berbeda dengan di Indonesia. Sementara di Indonesia, masalah tanah menjadi kompleks, karena jenisnya sendiri banyak, mulai dari tanah adat, tanah jajahan, sampai internalisasi. Permasalahan selanjutnya yang dialami Kementerian ATR/BPN adalah tidak adanya koordinat yang detail atas tanah-tanah di Indonesia.

Source: Kompas August 19, 2016 15:45 UTC