PSBB ini, kata dia, hanya membuat pemerintah daerah yang telah berinisiatif menetapkan status wilayahnya dengan pembatasan, harus mengajukan lagi statusnya ke Menteri Kesehatan untuk dievaluasi. Erwin justru menyayangkan PSBB yang hanya sebatas memperketat langkah Pemda dalam berinisiatif menetapkan status kesehatan di wilayahnya. "Hal itu (PP PSBB) belum menjawab problem besar ancaman kesehatan. Ia mengatakan saat Presiden Joko Widodo mengumumkan status darurat kesehatan dan menetapkan strategi PSBB kemarin, yang menarik bagi masyarakat hanyalah terkait stimulus ekonomi bagi beberapa sektor yang terancam dengan status darurat kesehatan itu. Selain itu, Erwin yang juga merupakan Kordinator Public Interest Lawyer Network (PILNET) Indonesia, mengatakan penetapan status darurat kesehatan masyarakat yang mendasari PP Pembatasan Sosial Berskala Besar ini, secara tidak langsung membatalkan status darurat sipil yang disampaikan pemerintah sehari sebelumnya.

Source: Koran Tempo April 01, 2020 02:26 UTC