JawaPos.com – Komisi Kejaksaan (Komjak) menyatakan kolaborasi penegak hukum baik kejaksaan, Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mampu menjerat oknum politisi yang diduga terlibat mafia hukum kasus Djoko Tjandra. Dalam kaitannya dengan dugaan permufakatan jahat inilah Komjak menekankan pemberantasan praktik mafia hukum yang melibatkan lintas profesi. Seperti oknum penegak hukum, oknum penasehat hukum, oknum pengusaha dan terakhir oknum politisi diharapkan dapat diungkap tuntas melalui kerja sama penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan dan KPK. Barita meyakini penyidikan kasus itu belum selesai karena masih dapat didalami dari keterangan Djoko Tjandra dan Andi Irfan Jaya yang juga dijerat pasal pemufakatan jahat. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendesak KPK mendalami dan mengungkap istilah “King Maker”, serta “Bapakku dan Bapakmu” pada pusaran kasus Djoko Tjandra.

Source: Jawa Pos September 21, 2020 03:45 UTC