REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berharap Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan yang jelas soal penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM berat. Khusus untuk kasus Paniai, Komnas HAM mengingatkan Presiden akan janjinya yang ditunggu oleh rakyat Papua. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan, pemerintah akan menindaklanjuti laporan Komnas HAM yang menyatakan peristiwa kekerasan di Paniai, Papua, pada tanggal 7-8 Desember 2014, sebagai pelanggaran HAM. Pada Kamis (19/3), Kejakgung mengembalikan hasil penyelidikan dugaan pelanggaran HAM peristiwa Paniai, Papua pada tahun 2014 ke Komnas HAM. Hari mengungkapkan, menurut penilaian Jaksa Penyidik di Direktorat HAM Berat di Kejakgung, laporan Komnas HAM belum memenuhi syarat formil dan materil untuk dikatakan sebagai pelanggaran HAM Berat.

Source: Republika March 21, 2020 06:00 UTC