Yakni, soal perlu disahkannya kepengurusan kubunya dan dianulirnya SK Kepengurusan PPP kubu M Romahurmuziy. "Yang digugat di PN JakPus tidak tanggung-tanggung, termasuk presiden dengan minta ganti rugi dari negara Rp. Tunggu sampai apa nanti hasil gugatannya di PTUN, PN Jakpus dan MK dalam bentuk putusan final," tegas Arsul. Lagipula menurut dia, permintaan Djan Faridz kepada Menkumham agar kepengurusannya disahkan dan kepengurusan Romi dianulir tidak memiliki celah hukum. Sebab, jawaban baik di PTUN maupun PN Jakpus, Menkumham dan pemerintah secara tegas menyatakan bahwa SK untuk PPP Romy sudah pas.

Source: Jawa Pos October 16, 2016 15:56 UTC