Mereka mencatat, setidaknya ada 31,6 persen pemilih yang datang ke TPS harus tertolak. Lebih lanjut dia mengatakan, dari jumlah itu 25 persen diantaranya tertolak karena mereka sudah pindah domisili. Sementara mereka tidak mengurus keterangan pindah memilih. ”Bahkan 25 persen pemilih yang ditolak untuk memilih itu karena merrka sudah pindah domisili. Selain itu, LSKP juga menfklaim menemui antrean dan pencatatan administrasi pemilih yang tidak efektif juga tidak efisien.

Source: Jawa Pos February 17, 2024 04:41 UTC