TEMPO.CO, Jakarta - Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia mengkritik rencana kenaikan tunjangan reses dan sosialisasi peraturan daerah (perda) DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 8 miliar yang dinilai sebagai akal licik untuk menaikkan penghasilan anggota dewan. "Ternyata mereka punya rencana terselubung menaikkan tunjangan anggota DPRD," ujar Anwar. Menurut Anwar, tunjangan dan gaji anggota DPRD DKI jelas hitungannya dalam PP 18 tahun 2017. Rencana kenaikan tunjangan dan gaji anggota DPRD DKI ditolak DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. PSI menginstruksikan fraksinya di DPRD DKI Jakarta menolak rancangan itu.

Source: Koran Tempo December 01, 2020 05:26 UTC