Bahkan, ada yang meminta presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan UU Cipta Kerja. Permintaan penangguhan pelaksanaan UU Cipta Kerja diajukan salah satunya oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur mewakili masyarakat pekerja/buruh mengajukan permohonan kepada Bapak (Presiden, Red) untuk berkenan mempertimbangkan penangguhan pemberlakuan UU Omnibus Law. Khofifah menjelaskan, aksi penolakan terhadap UU Omnibus Law dan Cipta Kerja bukan kali pertama. Kedua, dia mengatakan sudah menyerap aspirasi yang berkembang dari serikat pekerja/serikat buruh, badan eksekutif mahasiswa (BEM) se-Kalbar, dan elemen masyarakat Kalbar lainnya mengenai penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Source: Jawa Pos October 10, 2020 04:39 UTC