JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan pihak Kepolisian melarang deklarasi gerakan 2019 ganti presiden di beberapa daerah dinilai tepat oleh Menteri Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Mantan Komandan Satgas Tempur Khusus Pasukan Pemburu Kopassus (Detasemen-86) itu juga menilai tindakan pihak Kepolisian tidaklah refresif. Ya enggak apa-apa (dilarang), daripada bentrok," ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (27/8/2018). Luhut menilai, gerakan 2019 ganti presiden bermuatan provokasi. Baca juga: Fakta Penolakan #2019GantiPresiden, Ini Kisah Ahmad Dhani, Ratna Sarumpaet, dan Neno WarismanDaripada deklarasi 2019 ganti presiden, Luhut menyarankan agar masa menonton dan menikmati pesta olahraga terbesar negara Asia, Asian Games yang digelar di Jakarta dan Palembang.

Source: Kompas August 27, 2018 11:03 UTC