"Presiden menyetujui pembentukan OPP atau Operasi Pemberantasan Pungli," kata Pramono dalam keterangan pers seusai Rapat Terbatas Reformasi Hukum di Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini, 11 Oktober 2016. Menteri Pramono menuturkan pembentukan OPP akan dimatangkan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto selaku penanggung jawab pelaksanaan paket kebijakan hukum. Baca: OTT di Kemenhub, Presiden: Pecat Pelaku Praktek PungliWiranto mengamini pernyataan Pramono bahwa gebrakan pertama Paket Kebijakan Hukum I adalah pemberantasan pungutan liar. Namun, pemberantasan pungli tidak hanya melalui OPP. Wiranto mengatakan akan dibentuk juga mekanisme pelaporan dari masyarakat yang menghadapi pungli di berbagai lembaga pemerintah.

Source: Koran Tempo October 11, 2016 10:30 UTC