Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia saat melakukan aksi pencabutan perpu ormas di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, 16 Agustus 2017. Aksi ini dilakukan karena para buruh menganggap perpu ormas yang diterbitkan membatasi peran buruh dalam mempengaruhi kebijakan ekonomi dan ancaman bagi demokrasi. 2 Tahun 2017 itu menjadi Undang-undang. “Baik konflik horizontal maupun vertikal antara masyarakat dengan pemerintah.”Baca: Mendagri Sebut Pemerintah Siapkan Naskah Revisi Perpu Ormas ...MUI menghimbau DPR dan Presiden secara bijaksana merespons segala aspirasi masyarakat untuk mengkaji kembali dengan serius. Termasuk usulan merevisi UU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) untuk lebih sempurna dan disesuaikan dengan demokrasi, penegakan hukum, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)Selain itu, MUI meminta Pemerintah dan DPR menghormati pihak yang mengajukan gugatan uji materi Perpu Ormas ke Mahkamah Konstitusi.

Source: Koran Tempo October 30, 2017 07:41 UTC