Sumber: EPA-EFE/straitstimes.comTEMPO.CO, Jakarta -Perdana Menteri Mahathir Mohamad menegaskan, dirinya akan menunjuk langsung pejabat publik tanpa memerlukan persetujuan parlemen. Saat kampanye pemilu, koalisi partai Mahathir dan Anwar Ibrahim yakni Pakatan Harapan berjanji pemilihan Komisi HAM, Komisi Pemilu, Komisi Anti-Korupsi Malaysia, dan Komisi Penunjukan Hakim harus disetujui oleh komisi di parlemen. Baca juga: Mahathir Mohamad Sindir Pangeran Johor Tidak Paham Konsep FederalKoalisi dalam manifestonya mengatakan, persetujuan parlemen diperlukan untuk mengurangi intervensi perdana menteri di penunjukan orang-orang di lembaga penting ini. Anwar menjelaskan pertemuannya dengan Mahathir di halaman Facebook bahwa Komisi Seleksi Parlemen telah berkirim surat untuk bertemu Mahathir untuk membahas penunjukan ketua KPK itu. Menurutnya, keputusan Mahathir Mohamad telah melanggar manifesto Pakatan Harapan meskipun sepenuhnya konstitusional berdasarkan hukum yang ada saat ini.

Source: Koran Tempo June 12, 2019 05:37 UTC