Mereka berburu surat rekomendasi parpol untuk bekal mengikuti pilkada. Aroma praktik ”makelar” dalam memburu rekom calon kepala daerah juga tercium di lingkungan parlemen. Saat itu seorang pengurus parpol mengantar sekelompok orang. Namun, pengurus parpol itu mengaku tidak mendapat keuntungan apa pun. Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono mengungkapkan, korupsi di sektor politik dan mahalnya biaya politik memang menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bangsa ini.

Source: Jawa Pos July 20, 2020 04:18 UTC