REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Bvitri Susanti, mengatakan mekanisme pembagian daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi setiap dapil untuk DPR sebaiknya dikembalikan kepada KPU. "Semestinya terkait mekanisme pembagian dapil harus dikembalikan kepada penyelenggara Pemilu atau KPU. Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Juri Ardiantoro mengatakan, mekanisme pembagian dapil dan alokasi kursi di tiap dapil untuk DPR sebaiknya diserahkan kepada KPU. Menurutnya, banyak hasil kajian yang menyatakan mekanisme pembagian dapil untuk DPR RI bisa menimbulkan masalah jika diserahkan kepada pemerintah. Salah satu permasalahan yang berpotensi terjadi yakni kurang proporsionalnya pembagian dapil.

Source: Republika March 13, 2017 08:48 UTC