Humas Pemkot Banjarmasin )Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejatinya adalah dokumen politik yang mencerminkan keberpihakan penguasa terhadap rakyatnya. Kebijakan pemerintah kota yang memprioritaskan pengadaan mobil listrik bagi pejabat di tengah penghapusan kepesertaan BPJS bagi puluhan ribu warga miskin menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana skala prioritas seharusnya disusun. Secara makro, migrasi ke kendaraan listrik memang merupakan agenda nasional 2026. Apakah pengadaan kendaraan dinas baru bagi camat dan kepala dinas bersifat mendesak jika dibandingkan dengan hak sehat warga? Skala prioritas APBD harus tetap berpijak pada pemenuhan hak-hak dasar warga negara sebelum melangkah pada kemewahan fasilitas jabatan.

Source: Media Indonesia February 11, 2026 10:49 UTC