Namun keputusan itu diumumkan tanpa melalui rapat bersama Komisi VIII DPR. "Pak Menteri itu harus segera melakukan (rapat), ya menyesalkan sih tidak melaksanakan rapat koordinasi dengan DPR, lalu mengumumkan karena, ya keputusan itu masalah pendanaan haji," kata Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka saat dihubungi, Selasa (2/6). Menurut Diah, tanpa melalui persetujuan dan rapat bersama DPR, prosedur yang dilakukan kurang lengkap. Sebelumnya, pimpinan Komisi VIII Ace Hasan Syadzilly juga menyesalkan pengumuman Kementerian Agama yang diambil tanpa rapat bersama Komisi VIII DPR RI yang membidangi keagamaan. Ace mengakui Menteri Agama telah mengirimkan surat kepada Komisi VIII DPR untuk mengadakan rapat terkait penyelenggaraan haji.

Source: Republika June 02, 2020 07:41 UTC