Pemberian bansos tak mungkin disetop pada masa pandemi Covid-19. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, bantuan sosial (bansos) dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) jangan dipolitisasi untuk kepentingan politik pejawat saat Pilkada 2020. Tito menegaskan, dalam paket bansos itu seharusnya tidak ada nama atau foto kepala daerah, baik gubernur, bupati atau wali kota, maupun wakilnya. Sebab itu, masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 masih membutuhkan bansos. Sementara dana pilkada yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), 212 daerah sudah mentransfer anggaran pilkada 100 persen ke jajaran KPU Daerah.

Source: Republika July 31, 2020 03:22 UTC