Sejauh ini, menurut Tjahjo, pemerintah juga sudah menyiapkan konsep naskah untuk menyempurnakan Undang-Undang Ormas, yang akan diuji mulai awal tahun depan. Ketiga fraksi itu adalah Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Selain itu, yang juga banyak disorot adalah penolakan terhadap pasal yang memungkinkan anggota ormas, yang dianggap bertentangan, dipidanakan. Ia akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, termasuk beberapa revisi penyempurnaan yang berkaitan dengan perpu yang sudah disahkan DPR itu. Tjahjo menyatakan akan menunggu usul dari fraksi-fraksi di DPR, terutama terkait dengan revisi perpu ini.

Source: Koran Tempo October 30, 2017 04:52 UTC